MK pada 26 Maret 2013 hanya menyetujui pemilu serentak. Lalu siapa yang memasukkan kata 'pemilu serentak untuk 2019' saat dibacakan pada Kamis, 22 Januari 2014?

Putusan MK yang menyatakan pemilu serentak memiliki kejanggalan. Putusan itu sudah dibuat pada Maret 2013 dan baru dibacakan Januari 2014. Rupanya putusan itu draftnya dipegang Akil Mochtar yang kini mendekam di penjara.

Bawaslu melaporkan PAN dan Partai Gerindra ke Bareskrim karena diduga melanggar kampanye. Ketua DPP PAN Bidang Advokasi dan Hukum, Didi Supriyanto, menilai tak ada yang dilanggar dalam iklan tersebut.

Politisi PAN Viva Yoga Mauladi mempertanyakan pendapat Yusril Ihza Mahendra soal Pemilu 2014 inkonstitusional karena keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai serius menindak pelanggar kampanye 3 bulan jelang Pemilu Legislatif. Bawaslu melaporkan PAN dan Partai Gerindra ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kampanye.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi menjadikan pelaksanaan Pemilu serentak mulai tahun 2019 tidak bisa digugat. Putusan tersebut harus dilaksanakan.

Putusan MK yang memutus pemilu serentak di 2019 tidak konsisten dengan putusan sebelumnya. Pada 2009 lalu, MK menganggap pasal itu konstitusional dan menolak pemilu serentak.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak. Partai NasDem menilai keputusan itu bagus tapi jangan menghapus syarat parpol untuk ajukan calon presiden.

Putusan MK bahwa Pemilu 2019 digelar serentak Pileg dan Pilpres, berakibat pada pihak penyelenggara yaitu KPU. Komisioner KPU Arief Budiman, mengatakan banyak yang harus disiapkan untuk menggelar Pemilu serentak.

Putusan MK tentang pemilu 2019 dilakukan serentak digugat Partai Gerindra. Pengacara Partai Gerindra Habiburokhman mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.