Rencana Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk hadiri sidang putusan perkara Gasibu dengan penggugat Ary Juariah di PN Bandung batal. Namun, Heryawan sempat datang dan bertemu dengan Ketua PN Bandung.

Sikap Pemprov Jabar yang mendatangi Mahkamah Agung dinilai keliru. Hal itu bisa menjadi contoh buruk untuk penggugat lain yang berperkara di tingkat Peradilan Tertinggi.

Advokat yang pernah menangani sengketa tanah di kawasan Gasibu Edi Rohaedi berang dengan sikap Pemprov Jabar yang sudah mengumumkan hasil putusan PK MA. Ia menyebut pemprov bak kebakaran jenggot.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berencana menghadiri persidangan sengketa lahan Gasibu di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (22/10/2009). Agenda sidang yakni pembacaan putusan gugatan Ary Juariah.

Ahli waris dari Dirdja alias Patinggi mengaku senang dengan kabar yang beredar di media terkait kemenangan gugatan Eutik Suhanah Cs dalam sengketa tanah yang berada di kawasan Gasibu.

Setelah menemukan kejanggalan terhadap bukti baru yang digunakan MA untuk mengabulkan PK Eutik cs soal lahan Gasibu, Pemprov Jabar akan segera meminta klarifikasi dari PN Bandung soal putusan PN tahun 1948.

Dasar pengabulan PK Eutik cs oleh MA terkait sengketa lahan Gasibu ternyata berdasarkan pada putusan PN Bandung Tahun 1948. Putusan itu pun kini menjadi kontroversi baru.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertemu dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Mereka membicarakan panjang lebar mengenai sengketa lapangan Gasibu di Bandung.

Sengketa lahan Gasibu masih belum berakhir. Keputusan MA untuk mengabulkan PK pihak penggugat dirasa kurang adil oleh beberapa pihak. Ketua MA menyatakan keputusan tersebut belum mengalihkan kepemilikan lahan sengketa.

Sengketa lahan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, masih belum berakhir. Keputusan Mahkamah Agung untuk mengabulkan Peninjauan Kembali pihak penggugat dirasa kurang adil oleh beberapa pihak.