Kasus dugaan suap Mario C Bernardo, pengacara rekan Hotma Sitompul, yang ditangani KPK membuka mata publik. Selama ini kalangan penegak hukum yang selalu disorot soal integritas hanya jaksa, hakim, dan polisi. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mendukung sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus sweeping Front Pembela Islam (FPI) di Kendal. PBNU setuju jika ormas yang dirasa meresahkan masyarakat dibubarkan.

Setkab Dipo Alam menyebut bahwa FPI sebagai forum kumpul-kumpul saja. Alasannya FPI belum juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Dirjen Kesbangpol Kemendagri.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo angkat bicara mengenai kerusuhan di Kendal yang dipicu penabrakan oleh oknum FPI kepada seorang ibu hingga tewas. Menurut Timur seluruh pelanggaran harus diproses.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Front Pembela Islam untuk introspeksi diri agar tidak main hakim sendiri. Menurut Dipo aksi FPI tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya.

"Prinsipnya tidak mau terjadi main hakim sendiri, tapi ini terjadi karena ada kekosongan yang terjadi, pemerintah tidak tegas," kata Guntur Fattahillah, anggota Tim Pengacara Muslim.

Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius mengajak ormas Islam bersikap santun dan jangan anarkis dalam menghadapi suatu permasalahan. Pihak kepolisian di Jabar pun tak pandang bulu menindak tegas.

"Kami tekankan untuk tidak melaksanakan tindakan main hakim sendiri, jika tidak kami akan menindak tegas," kata Kapolres Jaksel Kombes Wahyu Hadiningrat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengomentari bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan masyarakat yang terjadi di Jawa Tengah, 18 Juli kemarin. SBY menegaskan tidak akan memberikan toleransi apapun soal kekerasan tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar tentang kericuhan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah. Bagi SBY, ajaran Agama Islam tidak memperbolehkan main hakim sendiri.