Dalam gelar perkara kasus surat palsu MK, nama Andi Nurpati dan Pan Mohammad Faiz menjadi salah satu topik pembahasan. Kompolnas sempat mempertanyakan peran kedua orang ini.

Polri masih melakukan gelar perkara kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung TNCC, Mabes Polri. Tersangka dalam kasus ini, Zainal Arifin Hoesein berharap status tersangkanya berubah pasca gelar perkara.

Polri melakukan gelar perkara surat palsu MK. Tersangka dalam kasus ini Zainal Arifin Hoesein berharap gelar perkara membuka kasus lebih terang.

Mabes Polri melakukan gelar perkara kasus surat palsu MK pada Rabu 21 September 2011. Kompolnas dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dijadwalkan hadir.

Permohonan Zainal Arifin Hoesein agar gelar perkara terhadap surat palsu MK diawasi Kompolnas dikabulkan. Kompolnas akan diikutsertakan dalam proses gelar perkara yang akan dilaksanakan Rabu (21/9) besok.

Keberadaan institusi Polri di bawah naungan langsung Presiden RI dinilai melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, 3 orang advokat meminta Polri di bawah Menteri Pertahanan (Menhan).

Tersangka kasus pemalsuan surat MK Zainal Arifin Hoesein melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia meminta perlindungan hukum kepada SBY.

Tersangka kasus surat palsu MK Zainal Arifin Hoesein terus memperjuangkan haknya karena statusnya itu. Kali ini Zainal akan melakukan uji materi pasal 8 UU Kepolisian.

Ahmad Rifai, pengacara muda ini pernah menangani kasus Bibit-Chandra. Kini ia menjadi kuasa hukum tersangka kasus surat palsu MK, Zaenal Arifin Hoesein. Rifai menyebut dua kasus yang ditanganinya ini mempunyai kesamaan.

Mabes Polri terus menyelidiki kasus pemalsuan surat MK. Sekjen MK Janedjri M Gaffar dan Kepala Biro Administrasi Penanganan Perkara MK Triyono Edy Budhiarto pun dimintai keterangan terkait kasus itu.