Salah satu permasalahan dalam program JKN adalah sedikitnya obat yang diresepkan oleh dokter. Jika pada zaman Askes pasien penyakit kronis mendapatkan resep obat untuk satu bulan, pada paket INA-CBG's di JKN pasien hanya mendapat resep obat untuk 5-7 hari.

JKN yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berjalan hampir dua bulan. Namun berjalannya program ini memang tidak berjalan mulus. Masyarakat bahkan menganggap lebih enak ketika BPJS Kesehatan masih menjadi PT Askes.

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan hampir dua bulan berjalan. Masih ada yang dikeluhkan warga terkait pelaksanaan program ini, namun demikian ada juga warga yang sudah merasa cukup puas. Salah satu yang dikeluhkan adalah lamanya mengantre obat dan ketersediaan obat.

Jumlah pendaftar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Banyuwangi masih sepi peminat.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007-2013 menunjukkan adanya perbaikan status gizi masyarakat. Meski begitu, masih ada masalah yang harus mendapat perhatian khusus yakni anemia pada remaja putri dan ibu hamil, gizi kurang, gizi buruk, stunting (balita pendek) dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

BPJS Kesehatan menghadapi risiko klaim ganda bila tidak menerapkan sistem online di semua lapisan. Peringatan itu disampaikan oleh DJSN sebagai pengawasnya.

Terdapat banyak jenis penyakit yang dikeluhkan oleh pasien-pasien pengunjung fasilitas kesehatan selama periode awal JKN. Nah, apa saja penyakit yang rupanya paling banyak dialami oleh masyarakat?

Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai belum memprioritaskan pencegahan karena skrining atau check up belum semuanya ditanggung.

Dari 953 rumah sakit yang sudah ajukan klaim, BPJS sebutkan pihaknya baru membayarkan penuh pada 6 rumah sakit. Mengapa?

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menanggapi keluhan soal sistem rujukan BPJS yang dinilai berbelit-belit. "Kalau nggak mau ribet, ya bayar sendiri," kata Chazali Situmorang, Ketua DJSN. Waduh, kok galak?