FPD akhirnya memutuskan untuk mendukung hak angket kasus Bank Cenutury. Fraksi pendukung pemerintahan SBY itu ingin agar kasus yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu terang benderang.

144 Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR akan menandatangani hak angket Bank Century. Penekenan hak angket itu akan dilakukan sore ini. Partai Demokrat tidak akan membela siapa pun termasuk Wapres Boediono.

Hasil audit investigasi BPK atas aliran dana bailout Bank Century tidak secara gamblang mengungkapkan aliran dana Rp 6,7 triliun. Kasus Bank Century ini baru akan tuntas juka saja aliran dana hingga 7 lapis terungkap.

Petisi 28 hari ini mendatangi Fraksi Hanura di DPR. Kedatangan mereka untuk mendukung angket Century dan mendesak agar Boediono dan Sri Mulyani dinonaktifkan

Citra Kejagung dan Polri akan kian terpuruk bila tak bergegas merespons sikap Presiden SBY. Desakan publik akan semakin menguat.

Dukungan atas hak angket kasus Century terus menguat pascapenyampaian hasil audit BPK kepada DPR. Amien Rais meminta penyelidikan skandal yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tidak terhenti di tengah jalan.

Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya terhadap hak angket Bank Century. Apalagi Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina PD secara eksplisit menyatakan dukungannya. Ketua DPR Marzuki Alie pun siap merealisasikan dukungannya.

Usulan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu mengenai PPATK guna mengungkap aliran dana skandal Bank Century ditolak FPD. Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pembentukan Perppu.

Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) bersikeras tidak akan meneken angket skandal Bank Century. TK mempunyai hak untuk tidak mendukung angket bank yang kini berganti nama Mutiara itu.

Dalam kasus Century, sikap SBY jelas, yaitu meminta kasus itu dibedah. Sedangkan dalam kasus Bibit dan Chandra, SBY meminta agar polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus itu. Berikut pidato SBY selengkapnya.