Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menghargai sikap penggagas usul hak angket Bank Century sebagai bagian dari hak anggota DPR. Namun, FPPP meminta pengajuan angket menunggu audit BPK dulu.

Hasil laporan audit investigasi kasus Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) oleh BPK sudah tuntas. BPK akan menyampaikan laporan final auditnya kepada pimpinan DPR pada Kamis, 18 November 2009.

Untuk mengatasi gerakan hak angket Bank Century, pemerintah lewat Sri Mulyani melakukan pendekatan khusus kepada Golkar. Beredar kabar Sri Mulyani melakukan pertemuan 4 mata dengan kepada ketua umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie.

FPAN belum mengambil sikap terhadap hak angket kasus Bank Century yang sedang bergulir. FPAN membantah sikapnya tersebut tidak mematuhi perintah Ketua Umum Soetrisno Bachri.

BPK sedang mengaudit bailout ke Bank Century yang disebut-sebut merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun. Namun, diprediksi BPK tidak mampu menjangkau persoalan mendasar skandal ini.

Hak angket DPR akan menjadi penyempurna hasil dari audit BPK terkait kasus bailout Bank Century dengan nilai mencapai Rp 6,7 triliun tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menolak berkomentar soal sikap Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang belum jelas dalam usul Hak Angket Bank Century. Padahal, semua fraksi sudah mendukung angket ini.

Respons positif Wakil Presiden Boediono atas usulan penggunaan Hak Angket Bank Century, harusnya menumbuhkan dukungan bulat dari semua fraksi di DPR, tak terkecuali Fraksi Partai Demokrat, sebagai fraksi terbesar pendukung pemerintah.

Alasan Fraksi Demokrat belum menandatangani hak angket kasus Bank Century karena masih menunggu hasil audit BPK. Demokrat tidak ingin membuat gaduh kondisi politik Indonesia pascapemilu.

Pemerintah apa boleh buat harus menganggarkan biaya pengadaan listrik pada APBN. Bagaimana pun adalah tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur strategis dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat Indonesia.