Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Bank Century akan selesai paling cepat 16 November 2009.

Hak angket DPR terkait kasus penyelamatan atau bailout Bank Century baru akan dibahas secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR paling cepat pada Januari 2010, tidak secepat yang dibayangkan.

Kejagung tetap menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout tersebut. Padahal BPK dalam audit awalnya melihat adanya indikasi pelanggaran pidana dalam proses penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sebesar Rp 6,7 triliun.

Program 10.000 MW yang merupakan program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, ternyata gagal total karena sampai akhir 2009 PT PLN hanya mendapat pasokan tambahan listrik sebesar 900 MW atau kurang dari 10%. Hal ini disebabkan investor China yang menjadi pendukung utama program ini, ingkar janji.

Kejaksaan Agung bersikukuh menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, meskipun BPK menemukan adanya indikasi perbuatan pidana.

Pernyataan yang dilontarkan oleh seorang yang mengaku anggota Brimob bernama Evan, tidak hanya menuai kecaman di situs jejaring sosial dan forum online. Situs Mabes Polri pun jadi tempat caci maki terhadap pemuda ini.

Wakil Dubes RI untuk Thailand Djumantoro Purbo diperiksa Kejagung. Hingga pukul 12.45 WIB, pemeriksaan masih berlangsung.

Presiden perlu menetapkan perpu untuk mempermudah audit investigatif Bank Century yang dilakukan oleh BPK. Sebab, BPK menemui kesulitan melakukan audit lantaran terbentur UU PPATK.

Kejagung akan menerima pengembalian uang kasus dugaan korupsi di KBRI Bangkok, Thailand, dengan tersangka Dubes RI untuk Thailand M Hatta. Jika keseluruhan uang sudah dikembalikan, penghapusan pidana atas tersangka kasus tersebut akan dipertimbangkan.

Komisi III yang membidangi masalah hukum sepakat mengadakan rapat gabungan dengan Komisi XI untuk membahas pengusutan aliran dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Rapat akan digelar awal November mendatang.