Untuk meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, pemerintah mengusulkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar maksimal 100 persen.

Kendaraan yang ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena angsuran pembayarannya macet diusulkan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kalangan pengusaha makanan pengguna terigu dan gandum meminta  pemerintah agar menghapuskan 'jalur merah untuk 2 komoditas ini.

Tak bawa ponsel, orang serasa mati gaya. Membeli pulsa pun semakin terasa sebagai sebuah kebutuhan primer.

Pemerintah bersikeras pengusaha batubara tetap harus membayar tunggakan royaltinya. Ditegaskan lagi, masalah restitusi dan kewajiban royalti adalah 2 hal terpisah.

Kembali XL menghadirkan promo tarif murah untuk telepon dan sms bagi pelanggan prabayar dan pascabayar. Pelanggan bebas memilih, ingin telepon murah atau sms murah. Syaratnya?

Saya menerima paket dari Amerika. Dalam rincian biaya import terdapat biaya-biaya yang tidak jelas. Ada 2 kali pembebanan biaya PPN / Value Added Tax 10%, Advance Fee, Handling Fee, yang tidak rasional.

Ada penggantian FPC 70.000+bea service 60.000+ppn 10%. Tetapi FPC-nya kosong. Kalau mau inden 3 bulan. Sudah HP-nya sering rusak, dipakai tidak sampai 1 tahun lagi. Hidup Sony Ericsson!

Para direksi dan komisaris perusahaan batubara ramai-ramai memrotes pencekalan akibat piutang royalti. Bagaimana kronologi utang piutang royalti itu? Berikut penjelasan versi Depkeu.

Menhut MS Kaban dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta disebut menerima aliran dana BI. Namun, Presiden SBY tidak segera mencopot keduanya, beda terhadap Yusril Ihza dan Hamid Awaludin. Menurut Denny Indrayana, ini langkah mundur. Seharusnya SBY mencopot Kaban dan Paskah setelah jadi tersangka, tidak menunggu jadi terdakwa. Setuju?