Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia memprediksi sumbangan industri telekomunikasi ke produk domestik bruto bisa mencapai 2,8% atau sekitar USD 26 miliar pada tahun 2016. Tahun ini industri telekomunikasi sudah menyumbang 1,3%.

Tim Transisi Jokowi-JK tengah mengkaji pembentukan lembaga baru untuk menggenjot penerimaan negara. Jika ini terwujud, maka Ditjen Pajak bisa terlepas dari Kemkeu dan menjadi lembaga independen.

Saking besarnya, ranah internet Indonesia sudah dianggap sebagai provinsi tersendiri. Jadi pengawasannya pun dinilai sudah layak langsung berada di bawah presiden.

Berbagai kalangan, baik para pelaku industri telekomunikasi, pengamat, dan masyarakat sangat berharap bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih banyak memberi perhatian pada bidang TIK sebagai bidang yang sangat strategis.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima 160 iPod shuffle dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak pengguna internet di Indonesia yang mengeluhkan leletnya koneksi. Punya jaringan internet mumpuni dengan kecepatan tinggi, apakah masih sekadar mimpi?

DPR mengusulkan tarif pembuatan SIM dinaikkan pada 2015. Pembuatan SIM A, B dan C yang awalnya Rp 80 ribu hingga-Rp 120 ribu jadi Rp 300 ribu. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Restu setuju dengan kenaikan ini.

APBN 2015 telah disahkan dalam sidang paripurna DPR. Di dalamnya ternyata masih ada komponen utang sebesar 2,21% dari PDB atau senilai dengan Rp 245,9 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai, dan para pengusaha batu bara berkumpul di kantor Ditjen Mineral dan Batu bara di Jakarta.

DPR mengesahkan APBN 2015 menjadi Undang-undang (UU). APBN bernilai Rp 2.039,5 triliun ini, nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).