Wakil Ketua DPR Pramono Anung menolak berkomentar soal sikap Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang belum jelas dalam usul Hak Angket Bank Century. Padahal, semua fraksi sudah mendukung angket ini.

Respons positif Wakil Presiden Boediono atas usulan penggunaan Hak Angket Bank Century, harusnya menumbuhkan dukungan bulat dari semua fraksi di DPR, tak terkecuali Fraksi Partai Demokrat, sebagai fraksi terbesar pendukung pemerintah.

Alasan Fraksi Demokrat belum menandatangani hak angket kasus Bank Century karena masih menunggu hasil audit BPK. Demokrat tidak ingin membuat gaduh kondisi politik Indonesia pascapemilu.

Pemerintah apa boleh buat harus menganggarkan biaya pengadaan listrik pada APBN. Bagaimana pun adalah tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur strategis dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat Indonesia.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berjanji akan membebaskan anggotanya untuk bersikap dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan pembentukan Panita Angket Bank Century. Alasannya, hak angket adalah hak individual anggota dewan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi motor dalam mengusung hak angket terhadap kasus skandal Bank Century. Fraksi Partai Demokrat (FPD) berharap hak angket tidaklah dipolitisasi.

Pengusul hak angket skandal Bank Century tidak akan bergantung hasil audit investigasi yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, waktu penyelesaian audit oleh BPK tidak bisa dipastikan.

Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang anggotanya tidak mendukung usulan hak angket skandal Bank Century. Ketua DPR Marzuki Alie juga sempat ditantang untuk meneken usulan hak angket, namun Sekjen Partai Demokrat itu menolak.

Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan rencananya untuk menghentikan pemekaran wilaya (moratorium) selama dua sampai lima tahun. Pemerintah ingin lebih fokus pada pengembangan wilayah sambil mempersiapkan grand design pemekaran.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK mengenai kasus Bank Century Century akan segera dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI pada 20 November 2009, jika molor, maka DPR mengancam akan gunakan hak angket.