Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan Presiden SBY tidak terkait masalah dengan Bank Century. Pertemuan Presiden bersama jajaran menterinya dikatakan hanya sekedar makan malam dan tidak membicarakan kasus century.

Badan Musyawarah DPR sedang menggelar rapat membahas angket Century. Sikap akhir FPD tetap menunggu audit BPK sebelum mendukung usul hak angket. Sementara Golkar plin-plan menanti suara terbanyak.

Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie menilai keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak wajar. Banyak kecurigaan-kecurigaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Hak angket skandal Bank Century menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan SBY dengan menteri dari parpol koalisi, semalam. Pertemuan itu untuk menyamakan persepsi hak angket Century, bukan untuk menjegalnya.

Fraksi Partai Golkar menilai aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya hak angket untuk mengungkap kasus dana talangan (bailout) Bank Century adalah sebuah realitas politik.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah selesai menelusuri sebagian aliran dana Bank Century. Sebagian laporannya kini telah sampai di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Siang ini, Fraksi Partai Golkar akan menentukan sikap atas hak angket skandal Bank Century yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

Menkeu Sri Mulyani membantah telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait hak angket Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Sayangnya menteri mantan direktur IMF ini tidak mau menjelaskan lebih lanjut bantahannya itu. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk transparan dalam kasus Bank Century (sekarang Bank Mutiara).

Menkeu Sri Mulyani tak habis pikir dengan sikap beberapa segelintir elit DPR yang akan memproses kasus Bank Century dalam ranah politik dengan menariknya ke hak angket kasus bailout Bank Century.