Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III mulai membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2015. Dalam rapat kerja malam ini, hadir Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Jampidsus Widyo Pramono.

Masa bakti Pimpinan KPK jilid III akan berakhir pada Desember 2015 nanti. Komisi III DPR ingin agar proses seleksi calon Pimpinan KPK yang‎ baru bisa segera dimulai dan dilantik Presiden Joko Widodo sebelum 17 Agustus 2015.‎

Me‎nteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi UU KPK. Namun demikian eksekutif dan legislatif harus memikirkan RUU KUHP terlebih dahulu.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.

Perppu soal Pimpinan KPK dibahas Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini akan mengatur pimpinan KPK yang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas) agar menjadi pimpinan definitif, bila nantinya Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang akan diikuti oleh 260 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Untuk memastikan kelancarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengumpulkan kepala daerah bulan depan.

Partai Demokrat menyusun strategi maksimal untuk menghadapi Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. PD akan lebih mengutamakan kader-kadernya sendiri sebagai calon kepala daerah dibanding memilih figur populer.

Langkah Komjen Badrodin Haiti dalam menangani ISIS bila disetujui sebagai Kapolri dipertanyakan oleh anggota Komisi III DPR. Badrodin pun menyinggung tentang nihilnya payung hukum yang menjadi landasan penindakan bagi Polri.

Komisi III DPR sudah menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan. DPR kemudian langsung menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan rapat paripurna.