Pasca dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan Aliansi Masyarakat Sipil yang dikomandoi Effendi Gazali, oleh MK pada Kamis (23/1) lalu. Adanya putusan tersebut MK sendiri sudah meluruskan sikap politik Indonesia yang selama ini dikendalikan oligarki.

Dewan Etik MK menduga institusi MK masuk angin karena menunda hingga 10 bulan membacakan putusan pemilu serentak. Dewan Etik MK mempertanyakan hukum acara dalam memutusan UU Pilpres itu.

Aroma judicial corruption di MK tercium saat memutus perkara pemilu serentak. Dewan Etik MK siap bekerja tapi hingga saat ini MK belum memberikan SK pengangkatan Dewan Etik.

Putusan MK tentang pemilu serentak tercium aroma judicial corruption. Oleh sebab itu, Dewan Etik MK diharapkan segera bergerak untuk menelusuri putusan yang mengubah peta politik Indonesia itu.

Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempertanyakan putusan MK soal pemilu serentak yang penuh misteri.

Ketua KY Suparman Marzuki menilai ada kekacauan internal di tubuh MK. "MK harus jelaskan apa alasannya 9 bulan tertunda. Dan ini harus diselidiki ada apa?" kata Suparman.

MK memutuskan pemilu serentak pada 2019 sedangkan 2014 dilaksanakan terpisah. Padahal, payung hukum pemilu 2014 yang memisahkan antara pilpres dan pileg telah dihapus. Bagaimana legalitas pemilu 2014 ini?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak di 2019 dipersoalkan banyak pihak. Lamanya vonis dan pembacaan putusan dinilai menujukkan hukum acara di MK sangat lemah.

MK mengumumkan 'pemilu serentak 2019' molor 10 bulan setelah vonis diketok. Hal ini sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di MA yaitu maksimal 1x24 jam vonis sudah harus diumumkan!

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.