Perpindahan sistem pembayaran dari yang tadinya Free for Service (FFS) menjadi INA-CBG's diklaim awalnya akan sangat merugikan rumah sakit. Namun faktanya dua rumah sakit ini justru untung besar.

Presiden SBY meninjau fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, Jawa Tengah. Presiden SBY menegaskan bahwa rakyat miskin harus mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama, pernah menyebut nama Rieke Diah Pitaloka sebagai kader PDIP yang dijagokannya menggantikan Jokowi di DKI. Apa alasan Ahok memilih Rieke?

Beberapa RS dikabarkan terancam bangkrut karena klaim JKN belum cair. Kabar tersebut dibantah Kementerian Kesehatan yang menjelaskan bahwa yang belum dibayar adalah klaim Jamkesmas tahun lalu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali mengawali kerjanya dengan blusukan ke perkampungan warga. Di Jalan Gubeng Masjid Risma memastikan jika warga sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan sistem berbasis paket atau yang akrab disebut sebagai Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) masih sering menimbulkan keluhan dari rumah sakit sebagai provider. Nah, agar rumah sakit tetap sejahtera, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, termasuk tarif. Jika sebelumnya pembayaran pengobatan selalu 'mulus' dengan sistem fee for services, kini dengan sistem INA-CBG's rumah sakit mulai berisiko defisit.

Kurangnya anggaran kesehatan ditakutkan oleh berbagai pihak akan menjadi 'batu sandungan' dalam keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Bagaimana tidak, kurangnya anggaran dapat berakibat pada penurunan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas dan kuantitas dokter sebagai tenaga kesehatan disebut-sebut perlu ditambah. Penambahan ini penting dilakukan jika tak mau Indonesia kedatangan dokter 'impor'.

JKN yang dilaksanakan oleh BPJS telah berlangsung selama dua bulan. Banyak pembenahan yang harus dilakukan jika pemerintah ingin menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019, termasuk dari sisi kemampuan tenaga kedokteran.