Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) tahun 2005, pemerintah diminta memerinci lagi tugas KONI dan KOI.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan uji materi Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), selaku penggugat pemerintah, legowo menanggapi hasil keputusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dengan adanya putusan itu, wadah tunggal organisasi olahraga di Indonesia tidak berlaku.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dengan adanya putusan itu, wadah tunggal organisasi olahraga di Indonesia tidak berlaku.

Indonesia belum juga memiliki payung hukum untuk menyelenggarakan Asian Games 2018. Masih berbentuk draft dan tertahan di Sekretariat Negara (Setneg), terbitnya Keppres itu juga masih akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat masih membuka pintu pendaftaran bakal calon ketua umum PB ISSI. Termasuk memberikan lampu hijau kepada ketua umum hasil Musyawarah Nasional tahun 2012, Edmound Simorangkir.

Pengurus Besar (PB) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) yang dipimpin Edmound Simorangkir dianggap gagal menjalankan amanat anggota. Nasib induk organisasi yang berkantor di area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta itu diselesaikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat lewat munaslub.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengambil alih pemilihan ketua umum Pengurus besar (PB) Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub besok. Tiga calon ketua umum akan bersaing.

Mantan Ketua KONI Kabupaten Bandung periode 2010-2014 Hilman Sukirman Yahya, menjalani sidang perdananya. Ia terdakwa korupsi dana hibah KONI Kabupaten Bandung tahun anggaran 2012 sebesar Rp 8,6 miliar. 

Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2008-2009 dengan terdakwa mantan Ketua KONI Jabar periode 2006-2010 HM Ruslan, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Ruslan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.