Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bicara soal putusan Pemilu serentak yang baru akan dilakukan 2019 nanti. Dia mengungkapkan kisah yang terjadi pada tahun 2009.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso punya pandangan berbeda soal konstitusionalitas Pemilu 2014 pasca-putusan MK soal uji materi UU Pilpres. Pandangan Priyo berbeda dengan kolega Partai Golkarnya yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari.

Yusril menilai putusan MK bahwa Pemilu serentak baru diberlakukan di 2019 berpotensi menimbulkan kekacauan di Pemilu 2014.

Eks Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berharap Pemilu serentak bisa digelar di tahun 2014. Yusril pun memperbaiki permohonan uji materi UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menuntut konsistensi MK dalam memutus UU Pilpres. Jika memang Pemilu serentak adalah Pemilu yang konstitusional, maka seharusnya Pemilu serentak bukan hanya diterapkan untuk 2019 saja.

Yusril Ihza Mahendra menilai Pemilu 2014 bisa inkonstitusional karena MK menganulir sejumlah pasal UU Pilpres. Dalam hal ini, Ketua DPP Golkar dan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari sependapat dengan Yusril.

Pasca putusan MK soal pemilu serentak 2019, polemik muncul, apakah pemilu 2014 konstitusional atau tidak. Ada pakar hukum yang memandang pemilu 2014 tetap konstitusional tetapi ada yang berseberangan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memaparkan kronologi terbitnya putusan pemilu serentak. Namun kronologi ini dinilai tidak menjelaskan mengapa putusan ditunda hingga 10 bulan.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar menyayangkan sikap YLBHI yang memprotes keberadaan dirinya dalam sidang. Menurut Patrialis, hal itu adalah penghinaan ke lembaga peradilan dan hakim.

PDIP menanggapi penilaian pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menilai pemilu 2014 inkonstitusional. PDIP menganggap penilaian Yusril itu emosional.