Kasus Indomie di Taiwan benar-benar membuat khawatir pemerintah. Indomie bukan hanya membawa nama Indofood namun juga membawa nama Indonesia.

Indomie ‘aman’ dikonsumsi di Indonesia. Mie instan ini dianggap ‘berbahaya’ hanya di Taiwan. Negeri Chiang Kai Sek itu menerapkan ‘standar racun’ lebih rendah. Karena itu mie produksi Indonesia ini harus ditarik dari peredarannya. Benarkah begitu? Adakah ini bukan politik dagang?

Kasus Indomie di Taiwan dinilai bukan kasus perang dagang. Kasusnya cenderung mengarah pada salah kirim produk Indomie ke pasar Taiwan yang memiliki spesifikasi berbeda.

Taiwan menuding produk mi instan Indonesia mengandung zat kimia berbahaya. Tuduhan tersebut dinilai tak lepas dari perang dagang yang dipakai Taiwan.

Indomie tiba-tiba menjadi buah bibir lantaran peredarannya ditarik di Taiwan karena dianggap mengandung zat berbahaya. Berbeda dengan di Taiwan, justru penarikan Indomie menuai simpati.

Pemerintah akan segera memperdalam kasus ditariknya produk Indomie dari Hong Kong dan Taiwan. Kasus ini diharapkan tak berkaitan dengan kompetisi dagang seperti yang terjadi pada kasus CPO.

Masalah pelarangan produk Indomie di Taiwan memunculkan dugaan. Salah satunya adalah isu perang dagang yang dipicu laris manisnya produk mie instant Indonesia itu di Taiwan.

Masalah hebohnya pelarangan dan razia produk mie instan Indomie di Taiwan ikut menjadi perhatian anggota DPR-RI Komisi VI. DPR meminta klarifikasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

Sebuah pengadilan di Kenya menjebloskan 11 warga negara Somalia ke dalam penjara masing-masing selama 5 tahun. Mereka dibui karena terbukti membajak sebuah kapal dagang berbendera Liberia tahun lalu.

Pemerintah Kota Surakarta kembali mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Susuhunan PB X. PB X dinilai memiliki peran besar dalam perjuangan nasional, terutama dalam memperbaiki perekonomian serta intelektual masyarakat.