Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Peraturan DpR tentang Tata Cara Pengusulan Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi.

Fraksi NasDem menjadi satu-satunya fraksi yang dengan tegas menolak dana aspirasi Rp 11,2 triliun.

Program dana aspirasi Rp 20 miliar setiap anggota yang diajukan sebagian anggota DPR kembali mendapat kritikan dan penolakan.

Ketua umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menghadiri HUT ke-69 Partai terbesar di Malaysia, United Malays National Organitazion (UMNO).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa kemarin mengundang sejumlah pengamat politik untuk santap siang ke Istana Negara. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah komunikasi antara Jokowi dengan partai pengusung

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di kabinet kerja pemerintahannya. Namun, NasDem yakin kadernya yang diamanahkan bertugas sebagai menteri akan aman dan tidak terkena reshuffle.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate menegaskan fraksinya menolak wacana susunan peraturan soal parliamentary police atau polisi parlemen. Wacana ini dinilai belum diperlukan dan tidak mendesak.

Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya di KIH sudah mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Kerja. NasDem yakin kader-kadernya yang menjadi menteri aman dari 'rapor merah'.

Setumpuk hal menanti untuk dibahas di DPR, mulai dari calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Perppu Plt Pimpinan KPK, hingga perebutan Fraksi Golkar. Namun hingga saat ini, DPR belum mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Sebanyak 116 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menandatangani hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM atas pelanggaran UU dan intervensi terhadap konflik partai politik. Usulan hak angket itu diprediksi akan layu sebelum berkembang.