Tindakan korupsi masih terus mewabah di tanah air. Korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih bersifat sektoral dan egosentrisme korps masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

5 Hal dibahas KPK dan Menkum HAM Amir Syamsuddin serta Wamenkum Denny Indrayana. Bersama jajaran KPK, Kemenkum siap melakukan serangkaian kebijakan guna mereformasi kementerian itu.

Sejumlah pejabat eselon I dan II di Kementerian Hukum dan HAM masih belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Wamenkum HAM Denny Indrayana meminta para pejabat tersebut segera melaporkan kekayannya ke KPK.

KPK menginginkan adanya perbedaan derajat dalam kejahatan korupsi di revisi UU Tipikor yang saat ini digodok pemerintah. Sebagai contoh, pemberian hukuman lebih tinggi di kasus korupsi pemerasan dibandingkan suap.

KPK tidak main-main dalam menghadapi persidangan tersangka kasus dugaan suap di proyek Wisma Atlet Kemenpora M Nazaruddin. Selain pasal korupsi, Nazaruddin akan dijerat pasal pencucian uang dalam proses penuntutan.

"Kalau DPR akan melakukan revisi dan melakukan fit and proper test, yakinilah bahwa hasilnya akan lebih baik," kata Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap revisi UU KPK dilakukan secara menyeluruh. KPK sebaiknya diberi kewenangan khusus untuk menangani kasus korupsi besar.

Sebagai korps yang pernah menaungi Muhammad Yusuf, Kejaksaan menyambut baik pelantikan Yusuf sebagai Kepala PPATK yang baru. Pelantikan Yusuf dinilai seagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kejaksaan.

Komisi III DPR segera merevisi UU KPK. Ada sepuluh poin penting yang akan dibahas dalam revisi ini. 10 Poin ini diklaim memperkuat KPK dan sesuai standart internasional.

Bila wacana memberikan KPK wewenang menghentikan kasus korupsi lewat mekanisme SP3 benar-benar dilakukan, dinilai menjadi langkah mundur bagi pemberantasan korupsi. Koruptor bisa langsung bersorak karena celah untuk lolos dari hukum tidak lagi berada di tangan pengadilan Tipikor namun bertambah di tangan KPK.