Sejak diberlakukan per 1 Januari lalu, perjalanan JKN mendapat beberapa respons, baik dari masyarakat maupun tenaga kesehatan. Salah satunya dari Ketua IBI, Emi Nurjasmi. Ia mengungkapkan perlunya pengkajian kembali aturan mengenai melahirkan gratis.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia tentu tak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh sebab itu, beberapa organisasi profesi di bidang kesehatan melakukan deklarasi pembentukan Satgas Profesi guna memantau dan mengawasi jalannya JKN.

Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki sistem jaminan sosial yang berlaku secara nasional. JKN yang resmi diluncurkan 1 Januari 2014 tersebut nantinya akan mencakup seluruh warga negara Indonesia.

Kantor pusat yang terletak di kota Jakarta membuat Menteri Kesehatan RI, Dr Nafsiah Walinono Mboi, Sp.A, MPH, mengaku lebih nyaman dan happy saat sedang berada di daerah. Ia merasa penduduk di daerah jauh berbeda dibandingkan dengan penduduk kota. Seperti apa bedanya?

Beda kategori pekerjaan, beda pula prosedur pendaftaran dan besar iurannya dalam progran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh sebab itu, pahami dengan baik termasuk dalam kategori apakah status pekerjaan Anda.

Rupanya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai sejak 1 Januari 2014 lalu mendapat respons sangat positif dari masyarakat. 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyediakan dana Rp 55,2 miliar untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten berjuluk "The Sunrise of Java" tersebut. Program JKN sendiri sudah berlaku per Januari 2014.

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menyumbang angka kematian cukup tinggi di Indonesia dengan munculnya komplikasi penyakit lain seperti stroke dan gagal ginjal. Salah satu faktor yang menjadi kendala penyakit ini adalah kepatuhan dari si pasien.

Presiden SBY berjanji akan meningkatkan kesejahteraan dokter dan para tenaga medis. Janji tersebut disampaikan melalui Ibu Ani yang ditulis dalam akun Instagramnya, kemudian dibacakan kembali oleh SBY dalam rapat di kantor presiden hari ini.

Menkokesra Agung Laksono optimistis dalam waktu 3 tahun ke depan, seluruh masyarakat Indonesia akan tercover BPJS Kesehatan.