BI merespons hasil audit investigasi BPK atas Bank Century. BI menyayangkan hasil audit BPK yang dinilainya tidak mengungkap latar belakang penyelamatan Bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang PPATK.

Setelah menerima hasil laporan audit investigasi BPK atas Bank Century, sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya mendukung hak angket dengan malu-malu langsung tegas. Alasannya, FPKB melihat ada sesuatu yang harus didalami DPR terkait laporan BPK tersebut.

Alasan penyelamatan Bank Century sampai menelan Rp 6,7triliun adalah karena bank tersebut dikhawatirkan berdampak sistemik, namun alasan ini diragukan oleh BPK karena tidak memiliki kriteria yang jelas dan terukut.

Bila memang Perpu tidak bisa diterbitkan, ada jalur lain untuk menembus hambatan prosedural penelusuran aliran dana bailout Bank Century. Yaitu amandemen UU PPATK oleh DPR.

Setelah menerima hasil laporan audit investigasi BPK atas Bank Century, Sikap Fraksi Partai Demokrat yang sebelumnya menolak berbalik arah. Secara resmi FPD mendukung usul hak angket dan meminta kepada semua anggota FPD menandatangani usulan hak angket tersebut.

Menkeu Sri Mulyani berjanji akan memberikan respons atas hasil audit investigasi Bank Century yang baru saja diserahkan BPK ke DPR pada Selasa besok. Saat ini ia memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat.

Jaksa Agung Hendarman Supandji juga dipanggil Presiden SBY. Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri juga telah lebih dulu ke kantor Presiden.

Bank Mutiara harus mengembalikan dana bailout sebesar Rp 2,8 triliun ke LPS, setelah BPK menyatakan dana tersebut tidak sah akibat ditolaknya pengesahan Perpu JPSK menjadi UU.

Laporan hasil audit investigasi BPK terhadap aliran dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak mengungkap kemana saja aliran dana tersebut mengalir karena terbentur UU PPATK.