Mantan Gubernur DKI Sutiyoso dan Wakil Gubernur DKI saat ini Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat saling kritik. Namun keduanya ternyata cukup dekat di masa lalu.

Ahok berbicara soal masalah sosial sehari-hari di depan para pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta. Dia juga menyisipkan cerita masa kecilnya soal ASI.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikap tegas pada anak buahnya. Namun dia tidak mengetahui jika ada yang marah padanya terkait sikap tegasnya itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sedang mengkaji perubahan jam masuk sekolah menjadi jam 7 pagi lagi. Pasalnya, pria yang menengok jika dipanggil Ahok ini sejalan dengan alasan perubahan yang dikemukakan forum guru siang tadi.

Mulai tahun depan, penerimaan siswa di SMA 70 dan SMA 6 yang sempat terlibat tawuran bakal dirombak. SMA 70 hanya menerima siswa laki-laki. Sedangkan SMA 6 menerima siswa perempuan.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rupanya tidak suka pejabat tipe Asal Bapak Senang (ABS). Dia sering mempersilakan anak buahnya untuk berdebat bila tidak setuju, dengan alasan yang masuk akal. Ahok paling tak senang dengan pejabat 'Yes Man' tapi di belakang menusuk.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik program ke luar negeri Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kunjungan ke luar negeri itu bisa diganti dengan belajar melalui media sosial Youtube.

Gubernur DKI Joko Widodo meluncurkan Kartu Jakarta Pintar untuk siswa tak mampu di DKI Jakarta. Di sisi lain, dia juga membuat subsidi silang agar tercapai keadilan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok sewot ketika mengetahui Sekolah Negeri Unggulan MH Thamrin, Cipayung, Jakarta Timur banyak diisi murid kaya. Dalam rapat dengan Dinas Pendidikan DKI pada Rabu (14/11) lalu yang diunggah di Youtube, Ahok meminta pejabat sekolah MH Thamrin (MHT) dicopot.

Wakil Gubernur Basuk Tjahaja Purnama memimpin rapat dengan Dinas Pendidikan DKI (Disdik) pada Kamis (14/11/2012) lalu yang diunggah di Youtube. Dalam video yang telah ditonton 55.712 kali itu, Ahok memerintahkan agar tak ada lagi pungutan liar masuk ke kas sekolah. Semua harus masuk ke APBD.