Angka pengaduan masyarakat yang menjadi korban pencurian pulsa menurun. Hal ini ditengarai lantaran banyak konsumen yang sejatinya menjadi korban, namun takut melapor.

BRTI dinilai telah lalai dalam mengawasi kinerja operator dan para content provider (CP) sehingga kasus pencurian pulsa bisa terjadi. Terlebih, aksi CP nakal ini diindikasikan sudah terjadi sejak tahun 2007.

Kendati tidak termasuk rombongan Komisi X yang berangkat ke Amerika Serikat dan Belanda, anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan meminta media untuk memberitakan studi banding tersebut secara obyektif. Dalam menyusun RUU, DPR tak bisa lagi mengurung diri dalam era global.

DPR mendesak polisi segera menetapkan tersangka kasus pencurian pulsa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak terus menunggu fakta baru temuan polisi.

Bareskrim Mabes Polri mulai memeriksa saksi-saksi seputar kejahatan pencurian pulsa. Ada puluhan saksi diperiksa, namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka.

Kabareskrim Komjen Pol Sutarman mengungkap modus pencurian pulsa ke depan Panja Mafia Pulsa DPR. Apa saja modusnya?

Panja Mafia Pulsa Komisi I DPR mengungkap fakta mengejutkan. Pencurian pulsa yang terjadi di masyarakat ditaksir melebihi Rp 1 triliun.

Panja Mafia Pulsa Komisi I DPR hari ini mengundang Kabareskrim dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Panja akan menanyakan kemajuan penanganan kasus pencurian pulsa.

Kasus pencurian pulsa sedang diselidiki secara mendalam untuk menemukan siapa saja pelakunya. Lalu siapa yang cenderung paling bersalah, pihak content provider, operator, atau regulator lantaran kurang tegas?

Kasus pencurian pulsa dilaporkan telah menyedot uang pelanggan seluler dalam jumlah besar. Semua kalangan masyarakat dirugikan, namun dampak terbesar dirasakan rakyat kecil.