DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan RUU Kamnas. Jika penjelasannya tidak memuaskan, bisa saja RUU tersebut dibatalkan.

Pemerintah diberi kesempatan untuk menjelaskan RUU Keamanan Nasional sebelum mulai dibahas oleh Pansus DPR. Pemerintah harus bisa meyakinkan Pansus DPR agar RUU tersebut disetujui.

Evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie atau Ical masih mungkin dilakukan tergantung pada elektabilitas Ical pada hasil survei menjelang Pilpres 2014. Namun evaluasi tak akan dilakukan pada Rapimnas Oktober 2012 mendatang.

Komisi I DPR RI menanti penjelasan pemerintah terkait kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Australia beberapa waktu lalu. DPR juga perlu mendapat penjelasan tentang pandangan pemerintah soal kehadiran pangkalan militer AS di Austalia.

Komisi I DPR RI hingga kini belum mengetahui dan belum menerima pengajuan secara resmi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) soal rencana hibah 25 unit tank amfibi jenis Landing Vehicle Track (LVT) milik Korsel.

Sejumlah anggota Komisi I DPR berkunjung ke Republk Ceko. Selama di sana, mereka diminta untuk naik angkutan umum dan tinggal bersama mahasiswa Indonesia.

Entah bermaksud menyindir DPR atau tidak, Menko Perekonimoan Hatta Rajasa mengungkapkan perjalanan dinas ke luar negeri seperti seminar harus ditiadakan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik menegaskan kunjungan kerja Komisi I DPR ke 4 negara pada masa reses mendatang sangat penting. Mereka berharap rakyat memahami kepergian mereka.

Selain sebagai kunjungan balasan, Komisi bidang pertahanan ini akan menengok perlengkapan militer dan konsep pertahanan keempat negara.

Panitia Khusus RUU Kamnas mengadakan rapat perdana, Senin (5/3) siang ini di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara III, dengan agenda pemilihan ketua Pansus. Ada 4 calon ketua, yakni Trimedya Pandjaitan (F-PDIP), Benny K Harman (F-PD), Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), dan Hidayat Nur Wahid (F-PKS).