Atas nama kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, MK membatalkan sebuah pilkada. Padahal sudah ada vonis pidana/PTUN. Adilkah?

DKPP melakukan sidang putusan atas 3 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 penyelenggara pemilu, salah satunya yakni Ketua Bawaslu Gorontalo.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Ketua dan Anggota Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap anggota KPU Kabupaten Keerom, Papua, Sara Yambeyadi. Apa kesalahannya?

Kasus ini terkait keputusan DPP PDIP yang memecat politikus PDIP Honing Sanny, caleg terpilih dari NTT I.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie pun sempat melempar canda ke Kapolri Jenderal Badrodin Haiti soal bantuan Polri ke DKPP.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyebut DKPP memiliki peran dan sumbangsih besar, serta dipercaya masyarakat yang melaporkan aduan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Barnabas Dumas Manery. Barnabas dipecat karena terbukti berjudi di kantornya.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Ida Farida Ernada meloloskan pengurus parpol, caleg dan seseorang yang tak lulus tes menjadi komisioner. Oleh karena itu, DKPP mencopot Ida sebagai ketua.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.