Sekitar 50 orang simpatisan Bupati Subang Eep Hidayat menggeruduk Kejati Jabar, Jalan Martadinata, Kamis (16/12/2010). Mereka bersikukuh kalau Eep tak bersalah. Mereka pun membandingkan kasus Eep dengan kasus Century dan Gayus.

Massa pendukung atau simpatisan Bupati Subang Eep Hidayat berencana mendatangi Kejati Jabar, Jalan Martadinata, siang ini Kamis (16/12/2010). Mereka yang akan berunjuk rasa itu jumlahnya sekitar 200 orang.

Apabila ancaman mogok kerja ribuan PNS Subang benar-benar dilaksanakan, warga Subang bisa mengajukan class action. Bahkan jika itu menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas terhadap kepemimpinan bupati, Eep Hidayat bisa diturunkan.

Pakar Pemerintahan dari IPDN Sadu Wasistiono menilai rencana aksi mogok PNS sebagai bentuk solidaritas terhadap Bupati Subang Eep Hidayat tidak etis. Hal itu menurutnya tindakan insubordinasi.

Gubernur Jabar Ahmjad Heryawan menilai dukungan PNS Pemkab Subang terhadap Bupati Subang Eep Hidayat dinilai wajar. Namun bentuk dukungan dengan cara mogok kerja menurutnya tindakan indisipliner dan melanggar kode etik.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan enggan mengomentari lebih jauh soal rencana mogok kerja 14 ribu PNS Pemkab Subang. Namun, ia menegaskan pelayanan publik di Subang jangan sampai terganggu.

Aksi demo Bupati Subang Eep Hidayat di Kejaksaan Tinggi Jabar batal dilakukan hari ini. Demo yang direncanakan mengerahkan ribuan PNS Pemkab Subang akan digelar Kamis mendatang.

Pemprov Jabar mengaku prihatin atas rencana aksi mogok kerja PNS Pemkab Subang. Bahkan, PNS diminta menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing dan tidak melalaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Penjagaan dan pengamanan di Kejati Jabar Jalan LRE Martadinata masih belum terlihat terkait akan adanya aksi demo yang dilakukan Bupati Subang Eep Hidayat dan ribuan pendukungnya, Selasa (14/12/2010).

Wakil Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan tidak akan memberi sanksi bagi PNS yang tidak melakukan aksi mogok kerja. Menurut Ojang, meski aksi mogok kerja tersebut merupakan kesepakatan bersama, namun keputusan mogok kerja tetap pada hak masing-masing PNS.