detikNews

Mempercepat Uji Materi PKPU di MA

Mahkamah Agung harus mempercepat uji materi Peraturan KPU tanpa menunggu putusan uji materi UU Pemilu guna menyelesaikan perseteruan KPU dan Bawaslu.

Kamis, 13 Sep 2018 13:44 WIB

detikNews

Berstatus Eks Koruptor, M Taufik: Orang Demen Bicarain Saya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik merasa tidak terganggu oleh cap mantan narapidana korupsi. Dia yakin gugatannya terhadap KPU dikabulkan MA.

Kamis, 13 Sep 2018 13:10 WIB

detikNews

M Taufik Mengaku Terpaksa Teken Pakta Integritas KPU

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan ikut menandatangani pakta integritas KPU untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi.

Rabu, 12 Sep 2018 20:22 WIB

detikNews

Bawaslu Pusat Bisa Batalkan Putusan Aturan Eks Koruptor Nyaleg

Komisi Pemilihan Umum RI menyampaikan bahwa Bawaslu RI bisa membatalkan putusan Bawaslu daerah yang meloloskan eks narapidana korupsi nyaleg.

Selasa, 11 Sep 2018 15:34 WIB

detikNews

Ini Alasan Bawaslu Tak Loloskan Eks Napi Kejahatan Seksual di NTT

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, NTT, disebut mempertimbangkan UU Pemilu yang mengatur mantan terpidana harus mengumumkan statusnya kepada publik.

Senin, 10 Sep 2018 19:39 WIB

detikNews

MA Belum Pastikan Nasib PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Mahkamah Agung (MA) segera memutuskan nasib Peraturan KPU/PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg

Senin, 10 Sep 2018 12:31 WIB

detikNews

KPU Optimistis Parpol Bakal Tarik Bacaleg Eks Napi Korupsi

KPU mengirimkan surat kepada seluruh partai politik terkait sejumlah mantan narapidana korupsi yang diloloskan Bawaslu jadi caleg. Bagaimana tindak lanjutnya?

Jumat, 07 Sep 2018 18:22 WIB

detikNews

Dilaporkan M Taufik ke DKPP, KPU: Kita Hadapi

M Taufik resmi melaporkan KPU RI dan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU siap menghadapi laporan itu.

Jumat, 07 Sep 2018 13:42 WIB

detikNews

Laporkan KPU, M Taufik Harap DKPP Jadi Wasit

"Tarik-menarik antara KPU dan Bawaslu ini menimbulkan korban seperti Pak Taufik dan beberapa orang lain lagi," kata pengacara M taufik, Yupen Hadi.

Jumat, 07 Sep 2018 13:24 WIB

detikNews

M Taufik Laporkan KPU ke DKPP

kami anggap sebagai pelanggaran etik karena menurut hukum putusan itu wajib dilaksanakan, putusan wajib ini kalau tidak dilaksanakan berdosa," kata Yupen.

Jumat, 07 Sep 2018 12:05 WIB