detikFinance
Ternyata Tax Amnesty Jilid III Usulan DPR, Ini Alasannya
Pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III akan digelar.
Selasa, 19 Nov 2024 14:26 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Ketua Baleg: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Tindak Pidana Korupsi, tapi Umum
"Jadi perampasan aset itu tidak masuk ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi, beda," kata Bob Hasan.
Selasa, 19 Nov 2024 13:26 WIB
detikNews
F-PKB DPR Ajak Kawal Proses RUU PPRT-RUU Iklim di Prolegnas Prioritas
Fraksi PKB DPR mengajak publik mengawal proses RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Iklim.
Selasa, 19 Nov 2024 13:18 WIB
detikNews
Video Baleg Tolak Usul RUU Perdagangan Daging Anjing-Kucing
Baleg DPR RI menolak usulan agar aturan pelarangan perdagangan daging anjing-kucing masuk ke program legislasi nasional. Berikut selengkapnya...
Selasa, 19 Nov 2024 13:10 WIB
detikFinance
Siap-siap! Tax Amnesty Bakal Ada Lagi
DPR setujui RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas Prioritas 2025. Baleg berupaya selesaikan dalam setahun dengan membentuk panitia kerja.
Selasa, 19 Nov 2024 12:12 WIB
detikNews
DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-Undang
DPR menyepakati RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi undang-undang.
Selasa, 19 Nov 2024 11:25 WIB
detikNews
Tok! 41 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk RUU Pemilu
DPR RI resmi menetapkan 41 RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Selasa, 19 Nov 2024 11:07 WIB
detikFinance
Restu Prabowo buat Pindah Ibu Kota Jadi Penentu Nasib Daerah Khusus Jakarta
Proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara terhambat. Pemerintah menunggu Keppres dari Prabowo.
Selasa, 19 Nov 2024 08:00 WIB
detikNews
Video: Baleg DPR Sepakati 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025
Baleg DPR bersama pemerintah menyepakati 41 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Berikut daftar lengkapnya.
Selasa, 19 Nov 2024 02:10 WIB
detikNews
F-Golkar DPR Dukung RUU DKJ Jadi UU Demi Transisi Lancar Pemerintahan
Partai Golkar mendukung adanya penambahan pasal dalam revisi tersebut demi legitimasi pemerintahan DKJ nantinya.
Senin, 18 Nov 2024 23:52 WIB