Di era pemerintahan Presiden Jokowi, proses demokrasi di Indonesia dinilai mengalami perubahan yang signifikan. Antara lain, masyarakat semakin rasional dalam menentukan sikap politik.

Koalisi Merah Putuh dirundung perpecahan internal. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan memang tidak ada koalisi permanen dalam politik.

Partai Golkar kubu Agung Laksono ikut meramaikan ramalan perpecahan Koalisi Merah Putih. Satu per satu anggota koalisi diprediksi akan balik badan apabila keinginan jangka pendeknya sudah terpenuhi.

Ramalan usia Koalisi Merah Putih yang tidak akan bertahan lama terus bermunculan. Ikatan KMP bukan berdasarkan ideologi sehingga ketika proses bagi-bagi jabatan sudah selesai, KMP pun ikut tamat.

Partai Golkar lah yang pertama kali menyerukan Koalisi Merah Putih (KMP) bakal jadi koalisi permanen. Namun justru partai beringin yang menyulut perpecahan di tubuh KMP, kini semakin banyak pihak meramal KMP bakal bubar.

Partai Demokrat kini makin mesra dengan Koalisi Indonesia Hebat setelah sepaham terkait Perppu Pilkada. PDIP pun menyebut pertemuan SBY-Jokowi sebagai pintu masuk kerjasama.

Waketum Gerindra Fadli Zon membantah anggapan bahwa Koalisi Merah Putih mengingkari kesepakatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono soal Perppu Pilkada. Fadli menegaskan sekarang KMP mendukung Perppu, sikap baru disampaikan saat voting di DPR.

Salah satu mitra partai berkuasa di Jerman menyarankan agar para pendatang menggunakan bahasa Jerman. Bahasa Jerman bukan hanya di tempat umum tapi juga di dalam rumah.

Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mulai sepakat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), paling tidak untuk pembahasan Perppu Pilkada langsung. Posisi koalisi pengusung Jokowi-JK saat ini di atas angin.

Munas Golkar yang mengesahkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum memutuskan partai berlambang pohon beringin itu tetap di KMP. Bagaimana dengan kubu Agung?