Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pihaknya tidak akan menggunakan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun proyek 17 pulau buatan dan giant sea wall (GSW) atau tanggul raksasa. 

Jakarta memerlukan Rp 1000 triliun untuk mengelola perairan termasuk air limbah dan kawasan kumuh, infrastruktur serta transportasi. Sedang disiapkan aspek legal dan kerjasama dengan swasta.

Sidang gugatan 'masuk Pantai Ancol gratis' memasuki babak akhir. Penentuan apakah Pantai Ancol bisa dinikmati secara cuma-cuma atau berbayar akan ditentukan 2 minggu lagi oleh PN Jakpus.

Pemprov DKI berencana membangun giant sea wall di sebelah utara Jakarta. Pembangunan giant sea wall ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI mereklamasi pantai utara Jakarta.

Sedikitnya ada 9 perusahaan migas tidak mau mencadangkan dana ASR (Abandonment & Site Restoration) untuk pemulihan wilayah bekas tambang migas.

Rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan reklamasi atau membuat 12 dataran baru di sebelah utara pantai Jakarta mengundang kritik dari kalangan aktivis lingkungan. Proyek reklamasi itu dikhawatirkan justru malah dapat merusak lingkungan.

"Kita lagi mau panggil Ancol, dia mau bikin pulau. Kalau nggak salah ada 12 pulau ya. Pesisir utara Jakarta, jadi itu ada konsep giant sea wall yang besar di depan laut terus dibelakangnya baru pulau-pulau yang dekat darat," kata Ahok.

Perhutani Unit III Jabar Banten menyatakan kerjasama operasional (KSO) untuk reklamasi dan rehabilitasi hutan di RPH Cirangsad BKPH Jasinga Leuwiliang KPH Bogor sudah sesuai aturan yang berlaku.

Walhi Jabar menduga Perhutani dan 12 perusahaan yang melakukan penambangan galena di KPH bogor ilegal. Walhi pun mengendus adanya tindak pidana korupsi Rp 49 miliar. Walhi pun akan melaporkan kasus ini ke KPK.

Walhi Jabar melaporkan Perum Perhutani dan 12 perusahaan kepada Polda Jabar. Perhutani dan perusahaan diduga melakukan penambangan, eksplorasi, dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.