Aksi unjuk rasa mahasiswa mengecam sikap lamban presiden atas penyelesaian kisruh KPK-Polri dan skandal bailout Bank Century, terjadi di beberapa tempat di Makassar.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan DPR tidak pernah menyatakan penolakannya terhadap Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang diajukan pemerintah akhir tahun lalu.

Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya terhadap hak angket Bank Century. Apalagi Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina PD secara eksplisit menyatakan dukungannya. Ketua DPR Marzuki Alie pun siap merealisasikan dukungannya.

Setelah Hesyan Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi, akan ada lagi yang Kejaksaan Agung RI tetapkan sebagai tersangka kasus bailout Bank Century. Dia adalah seorang pengelola Bank Century.

Pola pengawasan perbankan oleh BI harus diubah. Sudah saatnya model pengawasan yang diterapkan sejak era krisis 1997 diubah agar beban yang ditanggung negara tidak membengkak lagi.

Berbagai praktek-praktek perbankan tidak sehat dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait Bank Century sebelum diambil alih LPS. Nilai kecurangan yang harus ditutup LPS mencapai Rp 6,322 triliun.

LPS menyatakan dana penyelamatan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak menggunakan dana APBN alias uang negara, sehingga tidak perlu persetujuan DPR.

Dalam kasus Century, sikap SBY jelas, yaitu meminta kasus itu dibedah. Sedangkan dalam kasus Bibit dan Chandra, SBY meminta agar polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus itu. Berikut pidato SBY selengkapnya.

Presiden SBY ingin kasus Bank Century dibedah. Dia meminta agar kasus penyertaan modal Rp 6,7 triliun kepada Bank Century dibuka seterang-terangnya. Dia juga menginginkan agar desas-desus dan fitnah disingkirkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung penggunaan hak angket Bank Century yang digulirkan di DPR. Penggunaan hak tersebut untuk mengetahui tindakan keliru dan tidak tepat dalam pengucuran dana ke Bank Century.