Kenaikan harga BBM dimaksudkan untuk mengurangi defisit APBN. Tetapi tidak demikian bagi Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis

Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tidak boleh hanya berpikiran sesaat. Sebab yang harus ditolong itu adalah jutaan rakyat miskin, bukan APBN.

Rencana kenaikan harga BBM akan menghadapi 'batu terjal' dari DPR. FPDIP akan menggalang kekuatan bersama fraksi lain untuk mendatangkan SBY ke DPR.

Pemerintah memilih BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Megawati meminta mekanismenya dibenahi, jangan sampai rakyat seperti pengemis.

Pemerintah berupaya agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kali ini tepat sasaran. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diminta partisipasinya.

Pemerintah akan menggunakan data lama BLT. Pemerintah tahun ini tidak membuka pendaftaran warga miskin baru sebagai penerima BLT. Pemerintah yakin masyarakat miskin tidak mengalami pertambahan.

Progam kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkirakan efektif membantu warga miskin jika BBM hanya naik 10 persen. Jika naik di atas itu, program BLT tidak banyak manfaat.

Persetujuan pencairan Bantuan Langsung Tunai kini tak lagi dilakukan oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. BLT kini pencairannya dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani. Aspek politis jadi salah satu alasannya.

Akbar Tandjung meminta pemerintah memikirkan secara matang dampak kenaikan harga BBM sebelum benar-benar mengambil kebijakan tidak populer tersebut.

Pemerintah menjamin penyaluran BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM akan lebih baik dari program serupa di tahun 2005-2006. Pemerintah menjamin tidak akan bocor.