Pihak berwenang Korea Selatan memberikan izin kepada satu lembaga Kristen untuk mendirikan menara baru berbentuk pohon Natal di dekat perbatasan dengan Korea Utara.

Presiden Joko Widodo melakukan e-blusukan di Gedung Bina Graha dengan menggelar video conference dengan TKI. Jokowi berkomunikasi dengan TKI di 8 negara. Hasilnya, KTKLN yang dikeluhkan semua TKI dihapus oleh Jokowi.

"Dalam konteks ini, Menlu Retno harus cepat memberi klarifikasi ke Dubes Malaysia untuk Indonesia atau Kemenlu Malaysia agar permasalahan tidak berkembang secara liar dan mempengaruhi hubungan kedua negara, terutama hubungan rakyat ke rakyat," kata Hikmahanto.

Dikecam PBB karena pelanggaran HAM, Korut menyindir AS terkait kerusuhan rasial di Ferguson. Korut menyebut AS sebagai tempat diskriminasi rasial tumbuh subur.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyelenggarakan Konvensi Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif. Dirjen HKI juga memberikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi meningkatkan produktifitas masyarakat.

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengimbau agar Menkum HAM dan Menlu menindaklanjuti ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, soal akal bulus nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Pemerintah Myanmar terus mendapat tekanan internasional terkait nasib Rohingya. PBB bahkan mengeluarkan resolusi yang menyerukan Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan pada warga minoritas itu.

Korea Utara mengancam akan melanjutkan uji coba nuklir, sebagai tanggapan atas usulan PBB untuk membawa Korea Utara ke pengadilan internasional.

Berdasarkan laporan WHO baru-baru ini, peningkatan kelayakan sanitasi dan akses air bersih di suatu negara tetap akan terhambat meskipun bantuan dana terus diberikan. Sebab, kesenjangan antara akses air bersih dan sanitasi di desa dan kota masih tinggi.

Organisasi pemantau hak asasi manusia (Human Right Watch) mengkritisi tes keperawanan terhadap calon Polisi Wanita (Polwan). Mereka menilai apa yang dilakukan Polri melanggar konsensus HAM internasional.