Keputusan MA yang membatalkan Peraturan KPU terkait penghitungan kursi tahap kedua membuat resah. KPU disarankan mengabaikan keputusan itu.

MA memerintahkan KPU membatalkan dan mencabut Peraturan KPU No 15/2009 pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf b tentang penghitungan sisa suara tahap kedua. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka KPU dianggap telah melanggar hukum.

KPU untuk sementara belum akan membahas putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap kedua. KPU saat ini masih fokus menghadapi gugatan Pilpres di MK.

KPU bisa mengabaikan putusan MA terkait soal pembatalan tata cara penghitungan kursi pileg tahap kedua. Hal ini bisa dilakukan karena putusan MA tidak berlaku surut.

Jika KPU menolak putusan MA, 90 hari setelah itu, peraturan KPU akan otomatis gugur dan batal demi hukum. Demikianlah bunyi Peraturan MA nomor 1/2004 tentang hak uji materi yang dimiliki MA.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan penolakannya atas putusan MA yang membatalkan kursi tahap kedua. Bukan kewenangan MA memutuskan sengketa pemilu. Hidayat meminta KPU abaikan putusan MA.

Lima parpol yang dirugikan oleh putusan MA mendatangi KPU. Mereka menyampaikan dukungan kepada KPU untuk mengabaikan putusan MA tersebut. 5 Parpol itu terbagi 2, yakni PAN, PKS, PPP, dan Gerindra yang berkelompok dan Hanura yang datang sendirian.

Densus 88 menangkap seorang pria di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pria tersebut diduga anggota jaringan teroris yang akan mengebom kilang minyak Pertamina di Balikpapan.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan meminta KPU tetap berjalan dengan keputusan yang sudah diambil dan tidak terpengaruh dengan putusan MA.

Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dan mesti menghubungi siapa di Citibank agar masalah ini cepat selesai. Makanya dengan sangat terpaksa saya menulis surat pembaca ini dengan harapan Citibank memberi sedikit perhatian.