Partai Golkar mulai berubah arah dengan menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.500 per liter yang rencananya dilakukan 1 April 2012 nanti. Kenapa?

Wakil Ketua Umum (Waketum) PD Max Sopacua meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar koalisi. Bagi PKS, permintaan tersebut hanya upaya mengalihkan isu kenaikan harga BBM.

Anggota DPR mempertanyakan keakuratan soal data keluarga miskin penerima BLT. Data penerima BLT berbeda dengan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS.

DPD RI tidak menyetujui rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Mereka minta kebijakan itu ditunda.

Politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka terus menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April 2012. Terkait hal tersebut, Rieke mengundang rakyat Indonesia untuk datang ke Gedung DPR.

PKS enggan mengomentari sikap partai koalisi yang mencibirnya lantaran menolak kenaikan harga BBM. PKS juga tidak khawatir akan kehilangan menteri lagi terkait sikapnya yang selalu berbeda dalam koalisi.

Pemerintah telah menentukan sebanyak 18,5 juta rumah tangga yang akan menerima BLT, dari jumlah itu sebanyak 30% adalah masyarakat paling miskin.

PP Muhammadiyah berniat mengajukan Judicial Review beberapa undang-undang ke MK bila harga BBM naik. Sebab beberapa undang-undang seperti UU Migas, mineral dan tambang lainnya berpotensi merugikan Indonesia.

Mantan wapres Jusuf Kalla (JK) menyindir pemerintah Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah 7 kali menaikkan harga BBM.

Pemerintah telah menyiapkan BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 18,5 juta rumah tangga sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsdi