Sejak Akil Mochtar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tuntutan hukuman mati terus didengungkan masyarakat pada Ketua MK itu. Presiden SBY tidak berwenang untuk menghukum mati Akil.

Presiden SBY mengumpulkan para pimpinan lembaga negara untuk berkonsultasi membahas kondisi Mahkamah Konstitusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Pertemuan dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta.

MA melepaskan koruptor BLBI Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan yang hingga kini masih buron. Untuk mengungkapnya aroma tidak sedap di baliknya, KY terus memeriksa hakim agung dan para pihak terkait.

Ketua MA periode 2009-2012 Harifin Tumpa pernah merasakan kekhawatiran terhadap teman sejawatnya, MK. Kini, ramalannya pun terbukti: Ketua MK tertangkap KPK saat mengadili sengketa Pilkada.

Hancurnya wibawa Mahkamah Konstitusi pasca penangkapan Akil Mochtar menjadi perhatian serius Presiden SBY. Bersama lembaga negara lainnya, SBY hendak mencari cara baru untuk bisa memilih hakim konstitusi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara besok. Rapat tersebut akan membahas kasus yang tengah menerpa institusi Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul penangkapan terhadap Ketua MK, Akil Mochtar.

Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan KPK tengah menerima sejumlah uang yang diduga terkait suap. Namun MK bersikukuh tetap tidak memerlukan pengawasan eksternal untuk mencegah hal tersebut tak terulang.

Ketua MK, Akil Mochtar sebulan sebelum ditangkap KPK mengatakan kalau lembaganya tidak perlu diawasi oleh KY. "Mereka kan kerja belum maksimal ngawasin ribuan hakim," tutur Akil.

KY mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka diri untuk diawasi pihak eksternal. KY mencontohkan Mahkamah Agung (MA) yang mulai membaik karena diawasi dari internal dan eksternal.

Kode etik hakim MK ternyata hanya berisi 2 pasal. Hal ini berbeda jauh dengan kode etik hakim yang bernaung di bawah MA yang dikepung puluhan larangan untuk menjaga wibawa peradilan.