Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dengan sistem RFID membuat khawatir pengusaha SPBU. Kenapa?

Rencana pemerintah melakukan pembatasan subsidi BBM dan rencana Pertamina menerapkan sistem RFID masih menjadi kekhawatiran pengusaha SPBU.

Industri negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memburu turunan logam, yakni tanah jarang (rare earth) untuk elektronik hingga pesawat tempur, di mana Indonesia banyak ditemukan.

Pemerintah akan memfinalisasi PP soal larangan ekspor tambang mentah (ore) implementasi dari UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (minerba), besok.

Guncangan ketenagakerjaan, seperti PHK karyawan akibat larangan ekspor tambang mentah diyakini tak akan berdampak lama.

Pemerintah berencana melarang seluruh ekspor tambang dan mineral mentah mulai 12 Januari 2014 pukul 00.00. Petugas Bea dan Cukai pada malam nanti akan melakukan konsolidasi terkait rencana ini.

Pagi ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dua hari lagi, yaitu pada 10 Januari 2014, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan aturan larangan ekspor mineral atau tambang mentah sesuai UU Mineral dan Batubara.

Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (PT KPI) Artha Meris Simbolon memberikan duit US$ 522,500 ribu ke Rudi Rubiandini. Duit diberikan agar Rudi yang menjabat Kepala SKK Migas memberikan rekomendasi terkait formula harga gas.

Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karyo disebut menerima US$ 150 ribu. Duit ini diberikan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.