KPU tengah dihadapkan pada persoalan pelik, yakni apakah harus melaksanakan putusan MA sekarang atau di hari kemudian. Sebab implikasi politik dan hukum dari 2 sikap ini sangat luar biasa.

KY menindaklanjuti laporan PAN, PPP dan PKS terkait polemik putusan MA. KY pun siap memanggil hakim yang mengeluarkan putusan dan mengeluarkan sanksi jika melanggar kode etik.

Proses penghitungan ulang hasil Pileg di Dapil IV Kecamatan Tiangpumpungkepungut Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan diwarnai aksi unjuk rasa. Ratusan massa menuntut keputusan MK mengenai penghitungan ulang ditinjau kembali.

Pasangan capres Mega-Prabowo akan menggugat hasil Pilpres ke MK Selasa (28/7/2009) besok. Gugatan dilakukan terkait dugaan banyaknya kecurangan seputar DPT Pilpres.

PPP, PKS dan PPP akan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik atas perilaku hakim terkait putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua ke Komisi Yudisial di Jl Abdul Muis, Jakpus, Senin (27/7/2009) siang.

Uji materi caleg Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma'arif tentang peraturan KPU ke MA dinilai salah alamat. Peraturan itu seharusnya digugat ke PTUN.

PPP menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU nomor 15/2009 tentang pasal penetapan caleg terpilih tahap kedua sebagai upaya mengecilkan parpol menengah.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang penetapan caleg terpilih tahap kedua. Keputusan MA ini menuai protes dari parpol yang kursinya berkurang. Bagaimana sebaiknya KPU besikap?

Tiga parpol pendukung SBY-Boediono, yakni PAN, PKS, dan PPP, akan mengadukan MA ke KY pada Senin, 27 Juli. Mereka menilai MA telah melanggar kode etik dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan kursi DPR tahap kedua.

Uji materi yang diajukan Caleg Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma'arif Cs ternyata juga pernah disampaikan oleh Caleg PDIP Hasto Kristiyanto. Namun gugatan Hasto bernasib sial karena ditolak MA. Sebaliknya gugatan Zaenal justru dikabulkan.