Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi untuk berbicara mewakili pemerintah menanggapi adanya ketegangan antara KPK dan Polri.

Hubungan KPK-Polri sedang di fase sensitif seiring pengusutan KPK terhadap Irjen Djoko Susilo. Jadi dirasa aneh bila kemudian Kapolri tidak mengetahui aksi anak buahnya menyatroni KPK untuk menjemput Kompol Novel Baswedan. Apakah ada dualisme di tubuh Polri?

Polemik mengenai upaya penangkapan Novel Baswedan, penyidik asal Polri yang sudah menjadi penyidik tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, masih ramai. Imbasnya, akun social media Divisi Humas Polri kebanjiran kritikan masyarakat, baik di twitter maupun di Facebook.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Novel Baswedan tengah berada di sebuah tempat yang dirahasiakan keberadaannya. Novel dalam keadaan sehat.

Personel Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya ingin menangkap penyidik KPK Novel Baswedan atas tuduhan penganiayaan yang dilakukannya 8 tahun lalu. Polisi dalam menangkap Novel dinilai bergaya seperti preman dan seperti menggerebek teroris di KPK.

Tak cuma pegiat antikorupsi yang mengecam tindakan Provost dan perwira Polri yang mendatangi gedung KPK untuk menangkap Kompol Novel Baswedan pada Jumat (5/10) malam. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Prof Adrianus Eliasta Meliala juga tidak sepakat.

Pimpinan KPK tengah intensif menjalin komunikasi dengan pimpinan Polri terkait hubungan kedua lembaga negara yang sedang dalam fase krusial. Komunikasi terjalin untuk mendinginkan suasana yang tengah menghangat di antara kedua lembaga tersebut.

Kapolri diminta menjelaskan perkara yang menyeret penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan. Alasannya, perkara Novel terkait dugaan penembakan tersangka pencurian burung walet terkesan dipaksakan.

Elemen masyarakat yang menamakan diri Cinta Indonesia Cinta KPK alias CiCaK menagih komitmen Presiden SBY dalam upaya pemberantasan korupsi. SBY harus memerintahkan Polri untuk tidak melakukan pembangkangan hukum dengan menyerahkan penanganan kasus simulator kepada KPK.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan Komisi III belum mengagendakan pemanggilan kepada Kapolri dan pemimpin KPK mengenai polemik yang sedang terjadi antara dua lembaga tersebut. Menurutnya, komisi III masih harus menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum selesai.