PT Extent Media Indonesia, content provider pemegang short code 9393, masih terus menuntut hak pembayaran dari hasil perjanjian kerjasama mereka dengan Telkomsel.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengaku mendapat surat somasi dan permintaan klarifikasi dari CP Extent Media. Pun demikian, somasi ini diakui tak akan bikin mereka gentar untuk mengusut tuntas kasus pencurian pulsa.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa menolak untuk menandatangani surat dukungan pembentukan panitia khusus untuk menyelesaikan masalah agraria dan pertanahan. Saan beralasan belum ada sikap resmi PD terkait persoalan ini.

"Menurut saya itu fitnah. Kalau dibilang saya cari keuntungan ekonomi, apa yang saya dapat? Apa untungnya buat saya?" ujar Feri Kuntoro, korban pencurian pulsa.

Kerugian pulsa pelanggan akibat SMS Premium yang diduga berkat kerjasama content provider (CP) dan operator telekomunikasi dinilai oleh Panja Pencurian Pulsa telah melanggar tiga aturan hukum di Indonesia.

Ketika ribuan orang yang tergabung dalam Sekber Pemulihan Hak-hak Rakyat ; berunjuk rasa di depan Gerbang Kompleks Parlemen, Kamis (12/1), sekitar 10 perwakilan mereka bergerilya mencari dan mengumpulkan tanda tangan anggota Dewan.

Persaingan di bisnis content provider (CP) begitu ketat. Hingga memunculkan tendensi untuk menyerang CP pesaing. Apalagi jika sang bos CP tersebut adalah orang dari partai politik tertentu. Persaingan politik jadi mulai terasa.

Dalam RDP Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI, pihak content provider (CP) merasa seperti terdakwa lantaran sering diserang. Ada pula CP yang mengaku pemain kelas teri, di mana pendapatannya 'cuma' Rp 4-5 miliar per bulan.

Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR meminta penjelasan Bareskrim soal isu keterlibatan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus pencurian pulsa. Terlebih, saat reses kemarin beredar isu ada anggota Panja dan Kepolisian yang main belakang.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri akan melakukan gelar perkara internal kasus pencurian pulsa yang diperkirakan menyebabkan kerugian masyarakat pengguna hingga Rp 1 triliun sejak 2009 lalu.