PDIP menyayangkan sikap KPU atas putusan MA tentang kursi Pileg tahap kedua. PDIP menilai putusan KPU bersikap politis.

Para caleg yang akan masuk parlemen jika putusan Mahkamah Agung (MA) dilaksanakan menuntut KPU segera merevisi peraturan yang dibuatnya setelah keluar putusan MA. Untuk mendorong KPU, para caleg ini membentuk koalisi konstitusi dan keadilan.

Keputusan MA yang menganulir penghitungan tahap 2 mengancam Partai Gerindra di Bali kehilangan wakilnya di DPR RI. Sedangkan partai yang bakal kejatuhan kursi adalah PDIP.

PDIP menilai putusan MA yang membatalkan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat 2 huruf b dari Peraturan KPU No 15/2009 justru bertentangan dengan UU Pemilu nomor 10/2008. MA dinilai salah membaca Pasal 212 UU Pemilu No 10/2008.

Ada 5 putusan MA yang menyangkut penetapan kursi di DPR dan DPRD. Kelima putusan itu kontan membuat KPU pontang-panting. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing putusan.

Sejumlah parpol akan menempuh jalur hukum terkait keputusan MA yang membatalkan penghitungan kursi tahap dua. Bagi Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo, KPU kini  dalam tekanan partai kecil.

PAN, PPP dan PKS sudah bulat betul dalam menyikapi putusan MA. 3 pimpinan PAN, PPP dan PKS berencana bertemu membahas masalah ini.

Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi DPR tahap dua berimbas pada pengabaian sistem proporsional yang dianut Pemilu di Indonesia. Pola penghitungan yang diperintahkan MA ke KPU menciptakan sistem distrik terselubung.

PDIP memiliki simulasi hitungan sendiri dalam hal menerapkan putusan MA yang membatalkan peraturan KPU nomor 15/2009. Hitungan PDIP ini berbeda jauh dengan hasil simulasi hitungan Centre For Electoral Threshold (CETRO).

Bila putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU tentang perhitungan suara tahap kedua dilaksanakan, PDIP dipastikan menambah 16 kursi di DPR. Dari 16 kursi, satu kursi ternyata milik Hasto Kristianto, Sekretaris II Tim Pemenangan Mega-Prabowo.