Sikap PKS yang menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna di DPR sangat mengejutkan. Sikap tersebut berseberangan dengan Partai Demokrat (PD) dan mitra koalisi lainnya. PKS siap keluar dari koalisi?

Rapat Paripurna akhirnya menghasilkan keputusan. Rapat yang berakhir dengan voting itu menyepakati penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6, yang berarti pemerintah bisa menaikkan maupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu.

Rapat Paripurna akhirnya menghasilkan keputusan. Rapat yang berakhir dengan voting itu menyepakati penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6, yang berarti pemerintah bisa menaikkan maupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu.

Rapat paripurna DPR menghasilkan 2 opsi berkaitan sikap DPR terkait kenaikan harga BBM subsidi. Dari 2 opsi terlihat rencana kenaikan harga BBM subsidi jadi Rp 6.000 pada 1 April 2012 dipastikan batal!

Rapat paripurna DPR sudah menghasilkan 2 opsi berkaitan dengan kenaikan harga BBM subsidi. Dari 2 opsi yang ada, rencana kenaikan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.000 pada 1 April 2012 dipastikan batal!

Voting di paripurna bisa berlangsung dua babak. Babak pertama akan membahas keberadaan pasal 7 ayat 6a, jika kemudian pasal tersebut disetujui, maka babak kedua adalah besar presentase yang diatur dalam pasal tersebut.

Ada beberapa opsi yang dibahas forum lobi terkait kenaikan harga BBM, salah satunya meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 6 ayat huruf a. Menurut anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, penambahan pasal 6 huruf a tersebut adalah pasal siluman.

Lobi antarfraksi di DPR berjalan alot. Fraksi PDIP, Hanura dan Gerinda sepakat pasal 7 ayat 6 UU RAPBN-P tidak diubah, tidak memasukkan ayat 6A usulan pemerintah. 6 Fraksi lainnya masih menyatukan suara syarat kenaikan harga BBM.

Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi masih menggelar forum lobi terkait rencana kenaikan BBM. Berikut opsi-opsi yang dibahas dan diputuskan dalam lobi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Saat ini sidang paripurna DPR masih belum dimulai kembali karena lobi pimpinan DPR ada beberapa opsi mengenai pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012 dibahas dan akan diputuskan.