"Malah sekarang KY banyak yang bilang dibubarkan saja karena tidak efektif. Mengawasi MA saja nggak beres. Kita perkuat KPK saja," ujar mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqqie.

Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) tengah melakukan pemeriksaan terkait kasus suap yang menjerat ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. Saat diperiksa sebagai saksi, sekretaris Akil, Yuanna Sisilia mengaku jika atasannya pernah bercerita tentang kehidupan pribadi kepadanya.

Mantan staf ahli MK Refly Harun menyambut baik Perppu yang disiapkan Presiden SBY. Ada tiga hal yang diharapkan Refly dalam Perppu itu.

Presiden SBY mengusulkan lembaga yang mengawasi 9 hakim konstitusi adalah KY. Atas usulan ini, MK mulai membuka hatinya namun dengan catatan yaitu lembaga pengawasan baru itu bukan KY.

Dalam ratas membahas nasib Ketua MK Akil Mochtar hari Sabtu (5/10), SBY mengundang seluruh pejabat lembaga negara namun tidak untuk pimpinan MK. Menurut Ketua DPD Irman Gusman, alasannya MK yang menjadi subjek dalam pembahasan itu.

Putusan MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Pollycarpus menjadi 14 tahun penjara mendapat kecaman dari pihak yang selama ini memperjuangkan keadilan bagi Munir. Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM) menduga ada mafia di balik putusan PK tersebut.

KY diusulkan menjadi pengawas 9 hakim konstitusi guna mencegah kasus Akil Mochtar terulang. Meski mendapat tantangan internal MK, pengawasan ekstenal dinilai sebuah keharusan.

Presiden SBY akan segera menerbitkan Perpu yang mengatur agar MK mendapatkan pengawasan dari pihak eksternal. Keputusan ini bukan keputusan sepihak, melainkan berdasarkan saran dari sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara.

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK yang ada sekarang ini sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi krisis yang melanda MK. Ia pun memberi masukan-masukan.

Sejumlah pihak menilai tidak tersentuhnya Mahkamah Konstitusi (MK) dari pengawasan merupakan lubang yang harus segera ditambal terkait kasus suap Akil Mochtar. Jika tak segera diubah, dikhawatirkan akan ada Akil jilid dua nantinya.