Komisi III DPR menunda pembahasan revisi UU KPK. Salah satu alasannya karena tekanan publik atas DPR. Apalagi wacana yang berkembang DPR akan memangkas kewenangan KPK.

Demo besar yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat, kemungkinan akan terjadi di ibukota Jakarta. Massa aksi diperkirakan akan mencapai ribuan dengan titik konsentrasi ada di Bundaran HI dan Istana Negara.

Komisi III DPR tengah getol menyuarakan revisi UU KPK. Dicurigai ada kepentingan tertentu guna melemahkan KPK. Wah!

Ketua Umum PPP Suryadharma Alie rupanya belum mengetahui rencana terkait pemangkasan kewenangan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR.

Komisi III DPR berencana memangkas wewenang penindakan KPK. Sebagian kalangan mengecam rencana ini. Jika rencana tersebut direalisasikan maka dinilai sebagai kemunduran.

Menkum HAM Amir Syamsuddin enggan mengomentari rencana Komisi III DPR yang akan memangkas wewenang penindakan KPK. Dia hanya mengatakan RUU KPK yang ada saat ini masih memadai.

Dalam rencana revisi UU KPK, wewenang penindakan dan penuntutan lembaga ini akan dikebiri. Jika itu benar terjadi, maka ucapkan selamat tinggal pemberantasan korupsi.

DPR disinyalir akan menghilangkan sejumlah wewenang KPK dalam revisi UU No 30 Tahun 2002. Dibanding menghilangkan wewenang penyidikan, penyadapan dan penuntutan, DPR lebih baik justru memperkuat wewenang pencegahan KPK.

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan bakal melucuti 'senjata' komisi antikorupsi tersebut. Niat ini terlihat dari wacana anggota dewan menghilangkan kewenangan penuntutan dan memperketat aturan penyadapan.

DPR akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila ditemukan penyimpangan dalam pengaturan kewenangan KPK, pemerintah berjanji akan memboikot pengesahan revisi UU KPK tersebut