Dua majelis hakim yang menangani perkara Bansos Ramlan Comel dan Djodjo Jauhari disebut-sebut Setyabudi Tejocahyono ikut menikmati suap. Namun keduanya tidak dijerat dan hingga kini masih menyidangkan perkara di PN Bandung. Bagaimana tanggapan Komisi Yudisial?

KY akan menindaklanjuti sejumlah nama hakim yang disebut terdakwa Hakim Setyabudi Tejocahyono dalam sidang kasus suap korupsi bansos. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Sareh Wiyono dan Mantan Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso ikut disebut Setyabudi.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengaku heran dengan sikap hakim Mahkamah Konstusi Harjono yang menolak diawasi oleh pihak eksternal dan malah memilih membentuk tim etik sendiri. Ada apa?

Keberadaan pengawas eksternal untuk memantau kinerja 9 hakim konstitusi dinilai perlu. KY menganggap keberadaan pengawas tersebut haruslah dianggap sebagai pengingat dan nasehat.

Tiga majelis hakim yang menangani perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung pada 2012 lalu, Setyabudi Tejocahyono, Ramlan Comel dan Djodjo Djohari dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara suap hakim di Pengadilan Tipikor Bandung.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman mengikuti sidang lanjutan perkara suap hakim di Pengadilan Tipikor Bandung. Mengenakan kemeja kuning dan jas hitam, Eman bersama beberapa stafnya duduk di barisan depan kursi pengunjung di ruang sidang utama PN Bandung.

Mahkamah Konstitusi ngotot membentuk majelis etik untuk mengawasi hakimnya. MK menolak diawasi Komisi Yudisial yang direncanakan kembali diberi kewenangan mengawasi hakim konstitusi.

Rencana pembentukan majelis hakim MK dipilih oleh MK karena Komisi Yudisial (KY) dianggap tak bisa mengawasi hakim MK. Alasannya, tak ada UU yang mengatur KY pasca dibatalkannya pengawasan hakim MK oleh KY dalam UU KY.

MK mewacanakan pembentukan Majelis Pengawas Etik (MPE) sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap hakim-hakim konstitusi. Dalam kerjanya nanti, majelis ini akan menyediakan fasilitas SMS sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap perilaku hakim yang bermasalah.

Menyusul tertangkapnya Ketua MK non aktif Akil Mochtar, wacana pembentukan lembaga pengawasan eksternal. MK mengusulkan dibentuknya Majelis Pengawas Etik (MPE). Namun pihak lain berpendapat cukup lembaga KY.