detikNews

Dukcapil Jakut Targetkan Pencetakan e-KTP Selesai Pekan Depan

Dari 17 ribu blanko yang diterima, sudah ada sebanyak 9.700 blanko yang dicetak.

Jumat, 05 Mei 2017 19:34 WIB

detikNews

Penjelasan Rp 8 M Terkait e-KTP yang Diduga Diterima Direksi PT LEN

Jaksa mengkonfirmasi soal uang Rp 8 miliar yang diterima sejumlah direksi yang terkait dengan e-KTP.

Kamis, 04 Mei 2017 18:08 WIB

detikNews

Eks Dirut PT LEN Industri Bantah Terima Rp 2 Miliar Terkait e-KTP

Nama mantan Direktur PT LEN Industri Wahyudin Bagenda muncul dalam dakwaan e-KTP. Dia diduga menerima Rp 2 miliar terkait dengan proyek e-KTP.

Kamis, 04 Mei 2017 17:17 WIB

detikNews

Eks Dirut PNRI Dikenalkan ke Andi Narogong Usai Menangi Proyek

Mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya mengaku kenal dengan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Kamis, 04 Mei 2017 11:29 WIB

detikNews

Data e-KTP Bermasalah, tidak Bisa Balik Nama STNK

Saya adalah warga pindahan di Jakarta Selatan yang berasal dari Kota Bogor.

Rabu, 03 Mei 2017 09:31 WIB

detikNews

KPK Kumpulkan Fakta Sidang Guna Kembangkan Penyidikan e-KTP

KPK terus melengkapi alat bukti terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi e-KTP.

Jumat, 28 Apr 2017 19:45 WIB

detikNews

Perjalanan Kasus Miryam Haryani Buronan KPK

Berawal dari isak tangis sambil mencabut keterangan pada BAP, Miryam kemudian jadi tersangka hingga akhirnya diburu KPK sebagai buronan.

Kamis, 27 Apr 2017 16:23 WIB

detikNews

China Sempat Ingin Beri Pinjaman Lunak Danai Proyek e-KTP

China sempat berminat memberi pinjaman lunak untuk mendanai pengadaan sistem Automated Fingerprint Identification System (AFIS) dalam proyek e-KTP.

Kamis, 27 Apr 2017 10:56 WIB

detikNews

Bendum PDIP Penuhi Panggilan Bersaksi di Sidang Korupsi e-KTP

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Olly Dondokambey disebut menerima duit USD 1,2 juta. Tapi Olly membantahnya.

Kamis, 27 Apr 2017 09:57 WIB

detikNews

Sidang Kasus e-KTP Kembali Digelar, Ini 10 Saksi yang Dipanggil

Sidang korupsi proyek yang diduga merugikan negara kurang-lebih Rp 2,3 triliun itu akan kembali digelar.

Kamis, 27 Apr 2017 06:03 WIB