DPRD Kota Bandung merasa dibodohi Dinas Pendidikan (Disdik) terkait berbagai pelanggaran yang dilakukan sekolah saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mempertanyakan fungsi tim pengawas yang dibentuk Dinas Pendidikan untuk mengawasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selain menemukan pungutan terhadap orangtua siswa, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) juga menemukan perpeloncoan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) siswa baru.

Praktek pungli pihak sekolah terhadap orangtua siswa dilakukan dengan berbagai modus. Bahkan, ada yang berdalih untuk pembelian hewan kurban yang akan dibeli menjelang hari raya Idul Adha.

Selain menemukan dan menerima aduan pelanggaran dugaan pungutan biaya, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) juga mendapat laporan adanya dugaan praktik 'jual beli bangku' di sejumlah sekolah di Bandung.

Surat laporan pelanggaran sekolah akan disampaikan Koalisi Pendidikan Kota Bandung ke Wali Kota Bandung, Kamis (15/7/2010). Bila terbukti melakukan pelanggaran, kepala sekolah (kepsek) yang melanggar mesti diberhentikan.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mengaku mendapat aduan dari 50 ortu siswa terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan sekolah. Pelanggaran itu mulai dari sekolah yang melakukan pungutan biaya hingga adanya praktik 'jual beli bangku'.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung segera menyampaikan laporan hasil temuan indikasi pelanggaran saat proses penerimaan peserta didik baru di Bandung. Surat laporan itu akan diberikan pada Wali Kota Bandung, DPRD, dan Dinas Pendidikan.

Selain menemukan pelanggaran penarikan uang dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), Koalisi Pendidikan Kota Bandung juga menemukan adanya praktik perpeloncoan yang dilakukan siswa senior pada junior barunya di sekolah saat MPLS.

Sejumlah sekolah di Kota Bandung diduga melakukan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru, salahsatunya menarik uang dari orangtua siswa dengan alasan untuk pembelian seragam