Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (12/6) kemarin dilantik di Istana Merdeka. Lembaga ini sengaja dibentuk untuk mengawasi personel penyelenggara pemilu.

Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menentukan ketua baru. Lewat keputusan rapat pleno, para anggota sepakat memilih Jimly Asshiddiqie sebagai ketua

Bila dibanding pendahulunya, kini kekuatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih tinggi. Mereka bisa meremendasikan sanksi pemecatan terhadap para pimpinan KPU dan Bawaslu.

Tiga nama anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diusulkan Komisi II DPR yaitu Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini diterima oleh seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna, Selasa (5/6).

Rapat Paripurna DPR selalu menjadi perhatian publik. Sebab, ruang rapat paripurna selalu tampak melompong seperti pemandangan hari ini.

DPR mencalonkan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jimly dinilai memiliki pengetahuan hukum dan juga pengalaman yang banyak.

DPR memiliki jatah untuk menempatkan tiga tokoh masyarakat sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari total tujuh anggota DKPP. Kriteria dan mekanisme penjaringan calon tidak beda jauh dengan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu.

Pemerintah dan DPR akan segera memilih 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP akan bertugas memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu

 Kewenangan Bawaslu akan diperkuat dalam RUU Pemilu yang segera disahkan oleh paripurna DPR RI. Dalam RUU ini, Bawaslu akan diberi kewenangan ajudikasi atau kewenangan untuk mengadili perkara pemilu.

Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR mulai mengambil keputusan. Antara lain menargetkan pemilu legislatif pada bulan April 2014, dengan pelaksanaan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelumnya.