Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi peringatan tertulis kepada ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar harus disambut positif. Sebab, sanksi tersebut untuk mengembalikan lagi kepercayaan kepada KPU DKI terkait DPT.

Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan memberikan peringatan tertulis kepada KPU DKI Jakarta terkait carut marutnya DPT pilgub DKI Jakarta. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menegaskan KPU DKI harus segera menindaklanjuti putusan DKPP sebelum 11 Juli 2012.

Timses Jokowi-Ahok dan Alex-Nono meminta KPU DKI Jakarta untuk segera melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kisruh DPT. Putusan tersebut menyebutkan keharusan KPU DKI Jakarta memperbaiki DPT.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) KPU akhirnya mengeluarkan keputusan mengenai kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta. DKPP memberi sanksi peringatan tertulis kepada Ketua KPU DKI, Dahliah Umar.

Carut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga kini tidak kunjung tuntas. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan kasus tersebut bukan masalah etika.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) KPU menunda keputusan final mengenai kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta. Putusan sidang tersebut akan diumumkan secepatnya sebelum 10 Juli 2012.

Daftar pemilih tetap (DPT) terkait pilkada DKI dinilai bermasalah. KPU DKI pun dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Jika kelak dinyatakan tak profesional, KPU DKI siap.

Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol. DKPP mempertemukan KPU DKI dengan para pelapor yang mengadukan soal masalah DPT.

Empat timses kontestan Pilgub DKI Jakarta melaporkan Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, Pokja Pendataan Pemilih KPU, Aminullah, ke DKPP. Laporannya masih soal dugaan tidak profesionalnya penyusunan dan penetapan DPT.

DKPP bisa merekomendasikan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Rekomendasi pemberhentian bisa dikeluarkan jika Ketua KPU dan Bawaslu melanggar kode etik.